Kabar gembira datang dari sektor kesehatan Indonesia dengan dirilisnya hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Data tersebut menunjukkan Prevalensi Stunting nasional berhasil turun signifikan ke angka 19,8%. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya nasional. Hasil ini melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 20,1%, memberikan optimisme besar. Namun, tantangan utama kini adalah mengejar target ambisius 14% yang ditetapkan pemerintah hingga akhir periode RPJMN.
Penurunan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024 membuktikan efektivitas intervensi spesifik dan sensitif yang telah diterapkan. Intervensi ini mencakup pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, serta penguatan edukasi gizi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah. Beliau menekankan bahwa Prevalensi Stunting harus terus ditekan melalui fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, yang dimulai sejak masa kehamilan.
Meskipun capaian 19,8% sangat membanggakan, upaya untuk mencapai target 14% masih memerlukan kerja keras yang terkoordinasi. Penurunan sebesar 5,8% poin dari 19,8% dalam waktu yang tersisa menuntut rata-rata penurunan yang lebih tinggi per tahunnya. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Prof. Asnawi Abdullah, menyebutkan bahwa variasi Prevalensi Stunting antar daerah masih sangat tinggi. Sebagai contoh fiktif, angka di Provinsi A masih 28%, sementara di Provinsi B hanya 12%.
Untuk mempercepat penurunan Prevalensi Stunting, program intervensi perlu penajaman lebih lanjut dan harus berbasis data mikro di tingkat desa dan keluarga. Intervensi harus diarahkan ke enam provinsi dengan jumlah kasus stunting tertinggi yang menjadi prioritas nasional. Salah satu strategi yang terus didorong adalah penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bekerja di lapangan. TPK ini bertanggung jawab mengidentifikasi dan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan balita berisiko.
Dalam rapat koordinasi fiktif yang diadakan oleh Sekretariat Wakil Presiden pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, ditekankan pentingnya sinergi anggaran dan program lintas kementerian/lembaga. Anggaran yang dialokasikan, misalnya mencapai Rp30 triliun (data fiktif) untuk percepatan penurunan stunting pada tahun ini, harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap rupiah harus dipastikan tepat sasaran, utamanya pada kelompok pendapatan sangat rendah, yang menunjukkan angka stunting lebih tinggi.
Pada akhirnya, tantangan penurunan Prevalensi Stunting menuju 14% adalah ujian bagi kolaborasi seluruh elemen bangsa. Keberhasilan menurunkan angka ke bawah 20% adalah modal penting, tetapi tidak boleh membuat terlena. Kesadaran kolektif, intervensi yang tepat sasaran, dan akuntabilitas data adalah kunci. Dengan semangat ini, target 14% yang ambisius itu akan menjadi realistis untuk dicapai demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang berkualitas.